Yogyakarta (Humas Kemenag DIY)—Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY menggelar Focus Group Discussion (FGD) Analis Kebijakan dengan tema Peran dan Fungsi Analis Kebijakan di Kanwil Kemenag DIY, Jumat (28/1/2022) di Ruang Rapat Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kemenag DIY. Kegiatan dihadiri oleh Koordinator Analis Kebijakan Kemenag RI, H. Ridwan.
Ia menyampaikan data sebaran JFAK Kemenag di seluruh Indonesia, termasuk di Kemenag DIY yang berjumlah 11 orang. Dalam paparannya dijelaskan tentang peran strategis JFAK, Posisi JFAK di Kanwil Kemenag DIY, dan Hasil Kerja JFAK. “Kami berharap JFAK di Kemenag DIY dapat bersinergi untuk mewujudkan Kebijakan yang berkualitas di Kanwil Kemenag DIY,” ungkapnya.
Ditambahkan, kebijakan pemerintah terkait penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional menjadikan tantangan baru terkait reformasi birokrasi. “Penyetaraan jabatan atau penyederhanaan birokrasi ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam rangka mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik,” jelas Ridwan.
Melalui penyetaraan jabatan ini, imbuhnya, diharapkan mampu mengubah kultur birokrasi menjadi lebih baik. “Begitu juga pemangku jabatan fungsional diharapkan memiliki motivasi lebih tinggi dalam meningkatkan keterampilan, kompetensi serta kinerjanya, juga sekaligus mempunyai peluang yang luas untuk mengembangkan ide kreatif serta jenjang karir,” pungkasnya.
Sementara Kepala Kanwil Kemenag DIY, Dr. Masmin Afif, yang turut hadir dalam kesempatan ini menyampaikan, posisi JFAK sangat strategis berperan dalam melakukan Analisa untuk menghasilkan kajian-kajian sebagai bahan rekomendasi untuk pimpinan (policy maker), dengan berbagai tututan ketugasan dalam memberikan pelayanan publik yang sangat dinamis. “Kami siap memberikan dukungan dan motivasi pada JFAK untuk mengembangkan potensinya guna kemajuan Kanwil Kemenag DIY,” tegasnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi teknis tentang peran dan fungsi Analis Kebijakan di Organisasi Kementerian Agama dan pedoman kerja JFAK. (mei/bap)
0 Komentar